Indonesia, negara kepulauan yang luas, menghadapi ironi dalam sektor pendidikannya: meskipun jumlah guru secara nasional terbilang cukup, permasalahan Distribusi Guru yang tidak merata menyebabkan kekurangan tenaga pendidik yang spesifik. Fenomena ini, yang menimpa mata pelajaran krusial seperti agama, olahraga, dan guru kelas, menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh pelosok negeri. Artikel ini akan mengupas akar masalah di balik ketimpangan distribusi ini.

Salah satu alasan utama di balik permasalahan Distribusi Guru yang tidak merata adalah kewenangan otonomi daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti menjelaskan dalam sebuah forum diskusi pendidikan pada 20 November 2024, bahwa kementerian memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi langsung terhadap penempatan guru di daerah. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan dengan kebutuhan lokal, pada praktiknya seringkali menciptakan disparitas. Daerah perkotaan yang lebih menarik cenderung memiliki kelebihan guru, sementara daerah terpencil dan kurang berkembang kesulitan mendapatkan tenaga pendidik, bahkan untuk mata pelajaran esensial.

Ketidakmerataan Distribusi Guru ini diperparah oleh minimnya insentif dan fasilitas yang memadai di daerah-daerah terpencil. Banyak guru enggan ditempatkan di lokasi yang sulit dijangkau, dengan akses transportasi yang minim, fasilitas pendidikan yang kurang lengkap, dan tunjangan hidup yang tidak sepadan dengan tantangan yang dihadapi. Akibatnya, sekolah-sekolah di pelosok negeri seringkali kekurangan guru yang berkualitas, bahkan ada yang hanya diampu oleh satu atau dua guru honorer untuk berbagai tingkatan kelas dan mata pelajaran. Sebuah laporan dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) pada Maret 2025 mengungkapkan bahwa lebih dari 40% sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih mengalami kekurangan guru yang signifikan.

Selain itu, kurangnya pemetaan kebutuhan guru yang akurat dan berbasis data di tingkat daerah juga berkontribusi pada masalah Distribusi Guru. Rekrutmen guru seringkali tidak selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, menyebabkan penumpukan guru di satu wilayah dan kekosongan di wilayah lain. Diperlukan sistem data terpadu yang dapat mengidentifikasi secara presisi kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran dan jenjang pendidikan di setiap sekolah, sehingga penempatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang lebih fleksibel, pemberian insentif yang menarik, serta pembangunan infrastruktur pendukung di daerah terpencil adalah langkah-langkah konkret yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan setiap anak di Indonesia, di mana pun lokasinya, dapat memperoleh hak atas pendidikan berkualitas yang didukung oleh tenaga pendidik yang memadai.