Kebijakan rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang digulirkan pemerintah, meskipun bertujuan mulia untuk pemerataan guru, justru menciptakan kekacauan di dunia pendidikan, terutama di sektor swasta. Fenomena eksodus guru-guru berkualitas dari sekolah swasta ke sekolah negeri telah meninggalkan lubang besar, mengancam kelangsungan proses belajar mengajar dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Kekacauan di dunia pendidikan ini berakar pada daya tarik status ASN PPPK yang menjanjikan kesejahteraan dan jaminan masa depan lebih baik dibandingkan status guru honorer atau guru tetap yayasan di sekolah swasta. Ribuan guru, yang sebagian besar telah mengabdi puluhan tahun, memilih untuk mengikuti seleksi ini. Ketika mereka dinyatakan lolos, mereka wajib meninggalkan sekolah swasta tempat mereka mengajar, seringkali dalam waktu singkat. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta di seluruh daerah, dari perkotaan hingga pedesaan, mendadak kehilangan tenaga pengajar inti.

Dampak langsung dari kekacauan di dunia pendidikan ini adalah terganggunya kegiatan belajar mengajar. Kelas-kelas menjadi kosong, mata pelajaran tertentu tidak ada pengajarnya, dan sekolah swasta harus berjuang keras mencari pengganti. Proses rekrutmen guru baru tidak semudah membalik telapak tangan; dibutuhkan waktu untuk menemukan kandidat yang berkualitas, melakukan seleksi, dan membiasakan mereka dengan kurikulum serta budaya sekolah. Ini tentu memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, terutama di tengah tahun ajaran. Komisi X DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada Maret 2025 bahkan menyoroti banyaknya aduan dari yayasan pendidikan swasta mengenai fenomena ini.

Selain itu, kekacauan di dunia pendidikan ini juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Jika sekolah negeri semakin kuat dengan masuknya guru-guru berpengalaman dari swasta, sekolah swasta justru terpuruk. Hal ini bisa berdampak pada minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, yang pada gilirannya dapat mengancam eksistensi banyak lembaga pendidikan swasta yang selama ini telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan inklusif, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan guru di satu sektor, tetapi juga mempertimbangkan dampak luas terhadap seluruh ekosistem pendidikan. Kolaborasi erat antara pemerintah, pihak yayasan sekolah swasta, dan praktisi pendidikan sangat penting untuk mencari solusi jangka panjang demi stabilitas dan kualitas pendidikan nasional.